Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyarankan Gubernur Pramono Anung untuk lebih memprioritaskan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) daripada merenovasi kantin sekolah. Mereka mengusulkan agar dapur MBG berkualitas yang sesuai standar katering atau hotel bintang lima dibangun di kantin sekolah. Dapur MBG dapat menghasilkan makanan berkualitas yang berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, sebagai respons terhadap rencana Pramono yang ingin mengalihkan program sarapan bergizi gratis ke renovasi kantin sekolah.
Usulan ini muncul setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang menyatakan bahwa program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Fraksi Gerindra menilai lebih baik membangun dapur MBG daripada menghidupkan lagi kantin sekolah yang belum terjamin kualitas makanan dan minumannya. Mereka melihat kesempatan untuk mendayagunakan pedagang yang biasa beroperasi di kantin sekolah di dapur MBG, mengikuti konsep yang sudah diterapkan di negara maju seperti Jepang.
Fraksi Gerindra berharap adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Dengan Pemerintah Daerah menyiapkan infrastruktur dapur dan Pemerintah Pusat melalui BGN menyediakan koki dan bahan makanan untuk MBG. Mereka yakin bahwa pembangunan dapur MBG yang dilakukan di dekat sekolah akan lebih efisien, karena setiap sekolah sudah memiliki kantin yang dapat dijadikan tempat untuk dapur MBG.
Tujuan Fraksi Gerindra adalah untuk mengusulkan penggunaan dana yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG, sekitar Rp2,5-3 triliun, untuk membangun infrastruktur dapur MBG di sekolah. Mereka percaya bahwa pembangunan dapur MBG tidak akan melanggar aturan karena kantin masih merupakan bagian dari lingkungan sekolah. Selain itu, pembangunan dapur MBG di sekolah akan menjadi ekosistem yang baik untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, dengan keuntungan tidak ada biaya sewa dan investasi yang berkelanjutan.
