Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian mendalam terkait relokasi warga yang tinggal di bantaran kali, lokasi rawan banjir, dan kawasan tak layak huni lainnya ke rumah susun (rusun). Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti menyatakan pentingnya kajian ini sebagai langkah persiapan sebelum pelaksanaan relokasi dilakukan, dengan tujuan agar eksekusi berjalan dengan baik, tertib, dan aman bagi semua pihak.
Langkah ini merupakan respons atas usulan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Jakarta serta memberikan solusi agar warga dapat tinggal di tempat yang layak dan aman. Rano Karno sendiri telah mengajukan usulan tersebut saat meninjau lokasi terdampak banjir di Jakarta Selatan.
Pendapat dan respons dari warga Jakarta terhadap usulan relokasi warga ke rusun yang diajukan oleh Rano Karno sangat bervariasi. Oleh karena itu, pemprov DKI Jakarta sedang mempelajari usulan tersebut dengan seksama, termasuk mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan yang berlaku.
Wagub Rano juga menyatakan pentingnya untuk tetap waspada terhadap karakter banjir di Jakarta yang sulit diprediksi. Selain usulan relokasi ke rusun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi masalah banjir. Saat ini, pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan langkah yang terbaik agar relokasi warga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.
