Massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan DPR RI terkait penolakan RUU TNI, khususnya di Gerbang Pancasila, menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mereka melakukan tindakan seperti membakar ban bekas dan merusak kaca pos pengamanan. Pagar pembatas kaca pos pengamanan berhasil dijebol, dan kaca-kaca tersebut dipecah menggunakan batu dan kayu. Tak hanya itu, para demonstran juga berusaha untuk membuka besi pelindung kaca dengan tali.
Meskipun sempat terjadi insiden pemecahan kaca, suasana akhirnya membaik dan aksi masih berlangsung. Aksi ini melibatkan mahasiswa dan aliansi masyarakat yang berada di depan dan belakang gedung DPR RI. Mereka terus menyuarakan tuntutan agar RUU TNI tidak disahkan oleh DPR.
Pada Rapat Paripurna DPR RI, rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang, dengan persetujuan dari peserta rapat termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani. Saksinya termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, dan jajaran Kementerian Hukum serta Kementerian Keuangan.
Dalam RUU TNI tersebut terdapat perubahan penting terkait kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden, serta strategi pertahanan yang berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Demonstrasi ini menjadi sorotan karena tuntutan dan kekhawatiran terkait dengan RUU TNI yang disahkan.
