Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berencana untuk melakukan penertiban jukir liar dan premanisme melalui surat edaran resmi. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Eri menyatakan harapannya agar tidak ada jukir liar di tempat-tempat yang seharusnya membayar pajak parkir. Alasan di balik langkah ini adalah karena sebagian tempat usaha di Surabaya, seperti minimarket dan pertokoan, sudah membayar pajak parkir. Ada dua jenis peraturan pajak parkir di Kota Surabaya, yaitu retribusi parkir dan pajak parkir. Ketika tempat usaha tersebut sudah membayar pajak parkir, mereka diharapkan untuk menyediakan jukir resmi dengan seragam atau rompi perusahaan. Hal ini bertujuan agar pengunjung yang parkir tidak perlu membayar lagi.
Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan mencabut izin usaha tempat yang tidak menyediakan jukir resmi. Ia juga akan menerbitkan surat edaran terkait aturan menyediakan jukir untuk seluruh pemilik usaha. Komitmen untuk memerangi parkir liar ini akan diutarakan dalam apel bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Satpol PP Surabaya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya. Dengan langkah-langkah tegas ini, Eri berharap dapat mengurangi praktik premanisme dan parkir liar di Surabaya.
