Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po ditolak ketika diminta untuk menjalani pemeriksaan secara sukarela pada akhir Mei. Meskipun Tannos meminta pemeriksaan secara informal, KPK menegaskan keberatannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi hal tersebut dan menyatakan bahwa Tannos saat ini masih ditahan. Sidang pendahuluan untuk menentukan status ekstradisi Tannos dijadwalkan pada 23-25 Juni di Singapura.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo memastikan bahwa proses hukum di Singapura terus berjalan dan posisi Tannos masih belum bersedia diserahkan secara sukarela. Ketua Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Actions), M Praswad Nugraha, meyakini bahwa penegak hukum Singapura memiliki komitmen serius untuk mendukung ekstradisi Tannos. Kasus ini merupakan pembuktian komitmen ekstradisi, terutama mengingat Singapura yang memiliki indeks CPI yang tinggi. Praswad menegaskan pentingnya menjaga konsistensi lembaga antirasuah untuk menuntaskan kasus korupsi e-KTP.
KPK telah berupaya untuk memeriksa Tannos pada akhir Mei, namun permintaan pemeriksaan informal tidak disetujui. Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama antara Indonesia dan Singapura setelah penandatanganan perjanjian pada tahun 2022 dan ratifikasi pada tahun 2023. Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra, sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang sejak Oktober 2021 dan ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat pada Januari.
