Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengadakan pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6). Pertemuan tersebut diadakan sebagai respons atas demonstrasi yang terjadi di Kantor Kementerian HAM pada Selasa (3/6) lalu. Pigai bersama para pejabat dari wilayah Papua Tengah membahas situasi yang mengkhawatirkan di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menimbulkan korban.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM menanggapi serius situasi di Papua dengan tujuan untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam waktu dekat, Kementerian HAM akan turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi dapat dilakukan dengan baik serta mendorong langkah-langkah rekonsiliasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana untuk memfasilitasi pendirian pos penjagaan guna menghindari penggunaan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer. Berbagai permasalahan, seperti konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya dan isu pembangunan, juga dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Selain itu, Kementerian HAM sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua untuk menangani semua persoalan terkait Papua. Pokja tersebut diharapkan dapat bekerja efektif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Papua di masa mendatang.
