Penjelasan dari Wamenaesneg Juri Ardiantoro mengenai alokasi anggaran hotel untuk rapat kementerian dan pemerintah daerah telah dipandang cukup representatif oleh pemerintah. Tanggapan ini disampaikan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta sebagai respons terhadap kebijakan yang menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi penggunaan anggaran negara. Wamenaesneg menekankan pentingnya informasi dari sumber yang tepat, seperti komentar Menteri Keuangan, tanpa perlu tambahan informasi lainnya.
Meskipun terdapat pertanyaan bahwa anggaran konsumsi dan hotel hingga Rp9,3 juta per malam bagi pejabat bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, Juri tidak memberikan jawaban langsung. Belum lagi, Kemenkeu telah menetapkan besaran biaya perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2026 melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM), dengan tujuan menjaga akuntabilitas dan efisiensi belanja negara.
Poin penting PMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acuan penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2026 adalah pengaturan uang harian dan biaya penginapan berdasarkan jabatan dan wilayah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan pejabat publik dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara. Kabar lain yang turut disoroti adalah kesepakatan terkait uang harian bagi perjalanan dinas luar negeri, di mana bagi menteri dan wakil menteri, nilai uang harian ditetapkan antara 347 hingga 792 dolar AS per orang per hari, yang mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.
Menyikapi situasi ini, masyarakat tentunya perlu memahami secara mendalam kebijakan-kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah. Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara, aturan-aturan tersebut dirancang untuk memberikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai arahan Presiden Prabowo. Dengan demikian, penjelasan Menteri Keuangan dianggap sudah cukup sebagai representasi dari posisi pemerintah terkait alokasi anggaran hotel untuk rapat kementerian dan pemerintah daerah.
