Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta, Miftahuddin, menegaskan bahwa insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta, harus menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan. Meskipun terjadi insiden tersebut, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dianggap tetap sebagai langkah tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Miftahuddin mengungkapkan bahwa hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk program MBG, melayani 22,7 juta penerima manfaat melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Meskipun jumlah ini baru sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerima berada di Pulau Jawa.
Menurut Miftahuddin, meski realisasi program MBG sudah baik, masih ada ruang untuk meningkatkan distribusi dan pengawasan agar target nasional penerima manfaat tahun 2025 tercapai. Penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan harus menjadi fokus utama agar setiap penerima manfaat benar-benar mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
Selain itu, Miftahuddin juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan pendampingan yang baik bagi mereka yang terlibat sebagai penyedia material pangan. Audit, standar higienitas dapur, dan verifikasi bahan pangan perlu diperjelas dan diperketat untuk memastikan setiap hidangan MBG sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.
Program MBG bukan hanya tentang kuantitas, melainkan juga tentang kualitas. Makanan yang disediakan harus seimbang, bersih, aman, dan dari UMKM yang memenuhi standar. Dengan demikian, melalui upaya bersama dan pengawasan yang ketat, program MBG dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meraih target yang ditetapkan.
