Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan pentingnya ekosistem pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dia menegaskan bahwa anggaran pemerintah saja tidak cukup untuk menanggung beban investasi infrastruktur, sehingga diperlukan kombinasi instrumen pemerintah dan swasta, pengelolaan dana investasi sovereign funds, keterlibatan mitra multilateral, dan pendorong pendanaan campuran.
Kementerian PPN/Bappenas Indonesia memperkirakan bahwa diperlukan sekitar 650 miliar dolar AS untuk investasi infrastruktur guna mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Di antara jumlah tersebut, sekitar 190 miliar dolar AS diharapkan berasal dari investasi swasta, meningkat hampir empat kali lipat dari periode sebelumnya.
Agus Harimurti Yudhoyono juga menekankan bahwa kepercayaan merupakan faktor kunci dalam menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, menghadirkan kepastian regulasi, dan model pembiayaan inovatif guna melindungi kepentingan publik secara berkelanjutan.
Menurut AHY, kolaborasi adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan, konektivitas yang lebih baik, dan perlindungan wilayah pesisir dari bencana alam. Oleh karena itu, kemitraan antara Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara, dan Kadin Indonesia sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan publik dan keputusan swasta, serta pendorong dalam memobilisasi industri, investasi, dan inovasi.
Dengan kerja sama yang kuat, AHY berharap Indonesia bukan hanya menjadi destinasi menarik bagi investasi, tetapi juga mitra yang dapat diandalkan dalam mencapai hasil yang diinginkan.
