Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional dan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan khususnya bagi UMKM. Program-program TPAKD tidak hanya memperluas akses keuangan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai Astacita. Dengan memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan, diharapkan fondasi ekonomi yang kuat dapat terbangun dari tingkat desa hingga kota.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, menekankan bahwa TPAKD telah berperan sebagai penggerak ekonomi keuangan di daerah dengan berbagai inisiatif seperti kredit pembiayaan melawan rentenir dan penyaluran kredit pembiayaan sektor pertanian. Langkah-langkah seperti pembukaan rekening untuk pelajar dan Program Laku Pandai telah membawa dampak positif bagi lebih dari 1,7 juta debitur dan jutaan masyarakat di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya inklusi keuangan sebagai indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro serta bagian dari RPJMN dan RPJMD. Keberadaan TPAKD diharapkan dapat membuka akses untuk program prioritas Presiden, seperti program makanan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih. Melalui peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030, diharapkan akan terjadi langkah-langkah transformatif ke depan yang akan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sejauh ini, TPAKD telah hadir di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan berbagai program unggulan seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Simpanan Pelajar, dan program Laku Pandai. Dengan berbagai langkah strategis dan upaya kolaborasi, diharapkan inklusi keuangan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
