Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan tanggapan terhadap aksi para gubernur yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyatakan keberatan terhadap keputusan pemerintah memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada Selasa (7/10) lalu. Sultan berpendapat bahwa keberatan yang diungkapkan para gubernur sangatlah beralasan mengingat tingginya kebutuhan pembangunan dan tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan program-program gubernur yang menjadi janji politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Sultan, kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD dalam nota APBN 2026 pemerintah berdampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dianggap dapat mengganggu kinerja mereka. Sultan juga meyakini bahwa pemerintah memiliki alasan kuat dalam memangkas alokasi TKD, namun ia mengapresiasi sikap para gubernur yang turut menyuarakan keberatan mereka.
Para gubernur, menurutnya, menunjukkan kekompakan dan tanggung jawab politik yang baik dengan menyampaikan ketidaksetujuan kepada Menteri Keuangan. Sultan menegaskan pentingnya dukungan fiskal yang memadai bagi kepala daerah untuk membiayai program-program yang dijanjikan kepada masyarakat serta pelayanan publik di daerah. Ia juga mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah agar fokus pada pilkada di tingkat Kabupaten/kota sebagai langkah untuk menjaga kinerja para gubernur. Dengan demikian, Sultan berharap agar gubernur dapat fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap bupati/wali kota serta merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
