Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur prioritas di tengah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI perlu tetap fokus pada proyek-proyek infrastruktur yang vital meskipun adanya potensi pemotongan anggaran. Dia menekankan agar Pemprov DKI lebih mengutamakan pembangunan rumah susun sederhana sewa, taman ruang terbuka hijau, rumah sakit, dan sekolah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bun Joi juga menyarankan agar perhatian khusus diberikan pada infrastruktur pengendali banjir, seperti sistem pompa dan waduk, serta pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung.
Dalam konteks pemangkasan dana transfer, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menggarisbawahi perlunya terus berinovasi dalam pembiayaan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Meskipun ada penurunan dana dari pemerintah pusat, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI harus tetap siap dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Selain itu, diharapkan adanya eksplorasi opsi pembiayaan yang lebih efisien, termasuk proyek pembangunan tahun jamak untuk mengurangi beban keuangan pada tahun-tahun mendatang.
Dalam menghadapi situasi yang serba terbatas, Pemprov DKI memiliki tugas untuk terus memastikan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta. Kesinambungan program-program penting harus menjadi prioritas utama, sehingga kualitas hidup warga Jakarta terus terjaga dan meningkat. Semua langkah strategis yang diambil, baik dalam pembangunan fisik maupun pembiayaan, harus selalu mempertimbangkan kepentingan publik sebagai fokus utama. Dengan kerjasama dan inovasi yang tepat, diharapkan Jakarta dapat terus maju dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
