Peran Penting Imigrasi Dalam Mencegah TPPO Di Desa Binaan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta terus memperkuat peran Desa Binaan di setiap kelurahan untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke negara rawan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kelurahan. Pembentukan Desa Binaan merupakan langkah strategis untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait bahaya tawaran kerja di luar negeri yang seringkali menjadi modus perdagangan orang.
Program Desa Binaan juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan terkait lowongan kerja di luar negeri. Pembentukan Pimpinan Paguyuban Masyarakat Sadar Hukum (Pimpasa) Desa Binaan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini.
Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam menjadi lokasi rawan terjadinya TPPO yang melibatkan tenaga kerja asal Indonesia. Imigrasi dan instansi terkait turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya TPPO dan memberi pengetahuan tentang cara menghindari kasus TPPO dari lapisan terbawah. Pengawasan pada proses pembuatan paspor, pembinaan di bandara, serta sosialisasi kepada calon penumpang yang akan berangkat ke luar negeri juga menjadi bagian dari strategi lapisan pencegahan yang dilakukan.
Melalui Program Desa Binaan, Imigrasi juga menjalankan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang tinggal di permukiman masyarakat. Kolaborasi dengan perangkat kelurahan dan instansi terkait dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang melanggar aturan. Pembentukan Desa Binaan merupakan bagian dari 13 program akselerasi Menteri Hukum dan HAM yang menegaskan peran Imigrasi dalam pengawasan orang asing dan perlindungan masyarakat dari kejahatan lintas negara.
Diharapkan, dengan semakin masifnya pelaksanaan Program Desa Binaan di wilayah DKI Jakarta, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap TPPO dapat meningkat signifikan. Tujuannya adalah untuk menekan angka masyarakat yang berangkat secara ilegal serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keluarga agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

Source link