Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan hari ini. Menurut Purbaya, Wakil Presiden mengungkapkan keresahan pemimpin daerah terkait potongan anggaran dan mencari langkah untuk mengatasinya. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa solusi dalam jangka pendek terbatas. Strategi yang diambil adalah meminta pemda untuk merapikan serapan belanja dalam satu tahun ke depan dan melaporkannya kepada bendahara negara.
Purbaya juga menekankan pentingnya stabilitas nasional dalam pengambilan kebijakan fiskal terkait anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Meskipun alokasi TKD mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya, Purbaya telah merevisi alokasi menjadi Rp693 triliun. Namun, penyaluran TKD cenderung meningkat sedangkan belanja daerah melambat, menunjukkan perlunya pemda memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran untuk memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah juga membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk. Purbaya telah menyarankan pemda untuk memperbaiki belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan dana pemda dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hingga Agustus 2025, RKUD mencatat saldo sebesar Rp233,1 triliun. Menjadi perhatian Purbaya untuk terus memantau dan memperbaiki kondisi keuangan daerah demi stabilitas nasional yang diinginkan oleh pemerintah.
