Pemerintah Indonesia menjadwalkan pengeluaran besar senilai Rp91 triliun untuk asuransi barang milik negara (BMN) pada tahun 2025. Anggaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Pooling Fund Bencana/PFB) sebesar Rp30 triliun. Program asuransi BMN telah diperkenalkan sejak 2019 sebagai strategi untuk mentransfer risiko bencana kepada industri asuransi. Namun, untuk mengatasi tantangan fiskal, pemerintah memperkenalkan skema asuransi BMN berbasis PFB.
Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan klaim asuransi. Beberapa kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama telah menjadi peserta program asuransi BMN berbasis PFB. Tujuan dari skema ini adalah untuk melindungi aset publik dan memastikan pelayanan umum tetap dapat berjalan dengan baik.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah berencana melibatkan pemerintah daerah sebagai peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah juga terlindungi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya industri asuransi nasional untuk menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam pemahaman dan pengawasan program asuransi BMN.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem manajemen aset modern berbasis mitigasi risiko yang diakui secara internasional. Diharapkan pada tahun 2026, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah yang menggunakan barang milik negara juga akan diasuransikan. Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan aset publik dan memastikan kelestarian pelayanan yang diberikan.
