Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target bahwa sebanyak 75 persen dari total 956 emiten di pasar modal Indonesia harus mematuhi ketentuan minimum free float saham sebesar 15 persen dalam tahun pertama penerapan aturan tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) merencanakan penerapan aturan ini secara bertahap selama tiga tahun, dimulai pada bulan Maret 2026.
Hasan Fawzi, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, menyampaikan bahwa saat ini sekitar 60 persen emiten yang ada telah mematuhi ketentuan minimum free float sebesar 15 persen. Ia optimis bahwa angka ini dapat meningkat sebesar 10-15 persen. Meskipun demikian, belum ada emiten yang melaporkan kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut.
Ketentuan baru minimum free float sebesar 15 persen mendapat dukungan penuh dari para emiten di pasar modal Indonesia. Implementasi teknis aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi oleh BEI sebelum diajukan ke OJK untuk persetujuan. Rancangan peraturan terkait kebijakan free float sebesar 15 persen telah diselesaikan dan diserahkan kepada OJK untuk persetujuan regulator.
Jefferi Hendrik, Pejabat sementara Direktur Utama BEI, menjelaskan bahwa draft aturan ketentuan free float 15 persen telah diperkenalkan kepada OJK dan sedang menunggu persetujuan. Semua pihak sepakat untuk terus meningkatkan ketentuan free float menjadi minimum 15 persen, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pasar modal Indonesia.
