Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD tahun 2026.
Kepentingan Efektivitas Pelaksanaan Program
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menekankan pentingnya upaya ini mengingat waktu pelaksanaan APBD perubahan yang singkat. Setiap kegiatan dan target pendapatan BUMD harus direncanakan secara realistis untuk memaksimalkan pendapatan.
Komisi B DPRD DKI Jakarta khususnya memberikan perhatian pada BUMD seperti PT. Food Station Tjipinang Jaya yang akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Meskipun ada komoditas yang tidak mencapai target awal, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan target pendapatan oleh BUMD.
Sinergi antar BUMD dan Perangkat Daerah
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Hengky Wijaya, menekankan pentingnya sinergi antara BUMD dan perangkat daerah untuk mendukung pendapatan daerah. Ia menyoroti penggunaan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station sebagai salah satu contoh optimalisasi sumber daya yang perlu dilakukan.
Hengky juga melihat pemanfaatan fasilitas milik Pemprov DKI sebagai langkah efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD. Ia berharap kolaborasi antara Food Station, BUMD lain, dan Dinas KPKP dapat mengurangi potensi masalah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Hengky, sinergi antara BUMD sangat penting untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Pemanfaatan aset dan fasilitas secara efektif akan membantu meningkatkan pendapatan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan DKI Jakarta dapat mencapai tujuan pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2026.
