Pemerintah dan DPR Sepakat Asumsi Makro RAPBN 2027
Pemerintah bersama DPR telah mencapai kesepakatan terkait asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2027. Kesepakatan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,0 persen (year-on-year) dengan target inflasi sebesar 2,5 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sasaran dan Indikator Pembangunan
Beberapa sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati antara lain tingkat kemiskinan 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8083, dan indeks nilai tukar petani 126-128. Demikian pula, beberapa target lain seperti indeks nilai tukar nelayan, penciptaan lapangan kerja, GNI per kapita, dan indeks kualitas lingkungan hidup juga telah ditetapkan.
Perubahan signifikan terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem dan indeks rasio gini yang mengalami penyesuaian. Tingkat kemiskinan ekstrem ditetapkan antara 0-0,5 persen sedangkan indeks rasio gini antara 0,360-0,365.
Menteri Keuangan mengapresiasi dukungan Komisi XI DPR atas kesepakatan ini, yang diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan fiskal tahun 2027 untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan upaya bersama yang dilakukan akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dalam hal kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.
