Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan agar rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ditunda. Usulan itu disampaikan setelah ditemukan kandidat yang tidak mengikuti prosedur assessment dan talent management dalam proses pengisian jabatan.
Bimo mengatakan, terdapat beberapa kandidat yang tetap masuk dalam daftar rotasi meski tidak melalui tahapan yang berlaku. Karena itu, ia bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meminta agar proses tersebut ditinjau ulang.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Usulan pembatalan hanya untuk kandidat yang tak memenuhi syarat
Menurut Bimo, peninjauan terhadap rotasi pejabat diperlukan untuk menjaga keadilan bagi kandidat lain yang telah mengikuti seluruh tahapan pengangkatan sesuai ketentuan. Ia mengusulkan agar pemindahan ke jabatan baru dibatalkan apabila kandidat yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengikuti proses yang ditetapkan.
Namun, Bimo menegaskan bahwa pembatalan tidak ditujukan kepada seluruh hasil rotasi. Kandidat yang telah menjalani prosedur dan memenuhi ketentuan tetap dapat melanjutkan prosesnya.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.
Usulan tersebut berkaitan dengan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua direktorat jenderal itu berada di bawah Kementerian Keuangan.
Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan
Bimo juga menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi internal Kementerian Keuangan. Komitmen tersebut mencakup penerapan talent management dalam proses penataan dan pengembangan pejabat.
“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” tutur Bimo.
Secara terpisah, Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC. Pernyataan itu disampaikan ketika proses penentuan nasib rotasi tersebut masih berlangsung.
Dengan pembahasan yang belum selesai, usulan untuk menunda atau membatalkan pemindahan pejabat yang tidak mengikuti prosedur masih menjadi bagian dari evaluasi internal Kementerian Keuangan. Sementara itu, kandidat yang dinilai telah memenuhi tahapan tetap dipertahankan sesuai proses yang berlaku.
