Pemerintah Kota Jakarta Utara melibatkan 100 pelajar SMA dalam kegiatan “Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi Tahun 2026”. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan politik dan demokrasi kepada generasi muda, terutama pelajar yang akan menjadi pemilih pemula.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan kegiatan itu tidak hanya berfokus pada penggunaan hak pilih, tetapi juga pada pemahaman mengenai etika, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Kamis.
Menempatkan suara pemilih pemula
Menurut Fredy, pemilu merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi karena memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk ikut menentukan arah bangsa. Bagi pelajar yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, pengalaman tersebut dinilai memiliki arti penting.
Ia meminta para pemilih pemula tidak menganggap satu suara sebagai sesuatu yang tidak berarti. “Setiap suara adalah bentuk partisipasi dalam menentukan masa depan bangsa,” ujar Fredy.
Pesan itu disampaikan bersamaan dengan ajakan agar pelajar memahami proses demokrasi secara lebih utuh. Mereka diharapkan tidak sekadar hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga menyadari peran dan tanggung jawab yang melekat pada hak pilih.
Waspada hoaks dan ujaran kebencian
Fredy juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Ia mengingatkan pelajar agar tidak mudah menerima informasi yang belum jelas kebenarannya serta membiasakan diri bersikap kritis dan bijak.
“Jangan mudah percaya pada hoaks, provokasi, atau ujaran kebencian. Gunakan media sosial secara bijak dan jadilah generasi yang mampu membedakan mana informasi yang benar dan menyesatkan,” tegasnya.
Selain kemampuan memilah informasi, Fredy mengajak peserta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berdemokrasi. Perbedaan pilihan, kata dia, merupakan hal yang wajar dan tidak semestinya menjadi alasan untuk memicu permusuhan.
“Berbeda pilihan bukan alasan untuk bermusuhan. Demokrasi membutuhkan kedewasaan, dan persatuan adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Ruang diskusi bagi pelajar
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Utara M. Reza Phahlevi menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi sekaligus sarana untuk mengukur pemahaman pelajar mengenai etika politik dan prinsip-prinsip demokrasi.
Sasaran utamanya adalah pelajar yang akan memasuki usia 17 tahun atau tergolong pemilih pemula. Reza mengatakan, pembekalan diperlukan agar mereka tidak hanya memahami cara menggunakan hak pilih, tetapi juga mampu menyikapi perbedaan secara dewasa.
“Kami ingin generasi muda tidak sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi juga memahami makna di balik setiap proses demokrasi dan mampu menyikapi perbedaan dengan dewasa,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap terbentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran politik, integritas, serta sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat.
