Presiden Prabowo Subianto mengomentari gelombang aksi unjuk rasa dalam 150 hari awal pemerintahannya, khususnya terkait RUU TNI yang telah disahkan DPR. Prabowo menyebut demo sebagai hal yang lumrah dan dijamin oleh undang-undang dalam sistem demokrasi sebagai kebebasan berekspresi. Namun, Prabowo juga mengingatkan agar semua pihak tetap objektif dan menanyakan apakah demo tersebut murni atau dibayar untuk kepentingan tertentu.
Prabowo mengatakan bahwa dia menghormati hak setiap orang untuk berunjuk rasa, namun hal itu harus dilakukan dengan damai dan tidak menyulut kerusuhan. Menurutnya, aksi bakar ban bukanlah bentuk demo yang damai karena dapat membahayakan petugas keamanan. Prabowo juga menegaskan bahwa tindak kekerasan oleh aparat harus diinvestigasi dan diproses secara hukum, namun pemerintah juga harus waspada terhadap upaya adu domba oleh pihak tertentu.
Dalam sebuah wawancara dengan tujuh jurnalis senior dari berbagai media di kediamannya, Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan negara dan kewaspadaan terhadap potensi adu domba yang dapat merusak stabilitas sosial. Dukungan Prabowo untuk menjaga kedamaian dalam berunjuk rasa dan menanggapi tindakan kekerasan dengan proses hukum adalah upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara.
