Pemerintah Indonesia tengah mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjawab tantangan global yang terus berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmennya setelah menghadiri diskusi bersama Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala dan 31 anggota kunci WTO. Indonesia ingin melihat WTO mencapai hasil yang lebih baik dan siap mengirim Duta Besar Indonesia di WTO untuk mempersiapkan langkah-langkah tersebut. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala melihat Indonesia sebagai negara yang strategis, bukan hanya sebagai negara besar di Asia Tenggara tetapi juga sebagai representasi negara berkembang yang inklusif.
Sejak berdiri pada tahun 1995, WTO telah berhasil menurunkan tarif, meningkatkan perdagangan global, dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam lima tahun terakhir, WTO mengalami tantangan yang menghambat fungsinya seperti ketidakstabilan ekonomi global, tindakan unilateral negara-negara tertentu, perbedaan pandangan terhadap mandat WTO, dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Airlangga, pertemuan WTO Ministrial Conference (MC) ke-14 di Kamerun pada Maret 2026 menjadi momen penting untuk melakukan reformasi terhadap sistem WTO.
Isu-isu utama yang akan dibahas meliputi mempertahankan sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan hukum serta mengatasi risiko perang tarif dan proteksionisme. Airlangga berpendapat bahwa masalah tersebut menjadi kepentingan bersama, karena hampir semua menteri memiliki pandangan yang sama bahwa WTO perlu direformasi untuk menghadapi perubahan situasi saat ini. Terakhir, pertemuan ministerial conference mendatang diharapkan dapat menyepakati reformasi yang diperlukan agar WTO tidak dianggap sebagai lembaga yang gagal dalam memenuhi tujuannya.
