Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah dan untuk memastikan tata ruang yang teratur dan berkelanjutan. Hal ini merupakan landasan penting dalam menjaga ketahanan wilayah dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Sejak Januari 2025 hingga September 2025, program PTSL telah berhasil mencapai sekitar 899 ribu bidang tanah.
Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam mengendalikan tata ruang secara nasional, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah daerah di tingkat lokal. Pengendalian ini penting untuk menjamin bahwa penggunaan ruang dan tanah tidak melanggar aturan dan dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Di tahun 2025, Kementerian ATR menargetkan PTSL mencapai 1,5 juta bidang, sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian dengan tanah yang belum terdaftar.
Data resmi dari Kementerian ATR menunjukkan bahwa total bidang tanah yang terdaftar mencapai angka 123.140.737 bidang sejak tahun 2017 hingga September 2025. Sedangkan total bidang tanah yang tersertifikat mencapai 96.988.146 bidang. Harison Mocodompis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, menyatakan bahwa lembaga tersebut bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya dengan memberikan kepastian hukum atas tanah serta tata ruang yang teratur.
Pada akhir September 2025, Kementerian ATR juga menyerahkan sertifikat tanah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Garut, Jawa Barat. Program pemberian sertifikat tanah dilakukan melalui Redistribusi Tanah dan legalisasi aset lainnya seperti PTSL dan Sertipikat Hak Atas Tanah. Dengan adanya sertifikat tanah yang sah, diharapkan masyarakat termasuk pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.
